Prabowo Umumkan Kebijakan PPN 12 Persen Mulai 2025

Pada hari ini (Selasa, 31 Desember 2024), Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Dalam konferensi pers yang diadakan, Prabowo menyampaikan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya akan dikenakan terhadap barang dan jasa mewah.

Prabowo menegaskan bahwa barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak tetap akan diberikan pembebasan PPN dengan tarif nol persen. Beberapa contoh barang dan jasa yang termasuk dalam kategori ini adalah kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, serta jasa pendidikan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, dan air minum.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengikuti rapat tutup tahun dari Menteri Keuangan dan jajarannya. Rapat ini memantau arus masuk uang ke Pemerintah Indonesia dari perpajakan, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Prabowo menyampaikan bahwa meskipun ada tantangan global yang penuh ketidakpastian, pemerintah mampu mengelola keuangan negara dengan bijak dan hati-hati, serta mengendalikan defisit dalam koridor yang aman.

Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kenaikan ini dilakukan secara bertahap, dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022, dan dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Prabowo menjelaskan bahwa kenaikan bertahap ini dimaksudkan agar tidak memberi dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Prabowo menegaskan bahwa kebijakan perpajakan selalu mengutamakan kepentingan rakyat, melindungi daya beli, dan mendorong pemerataan ekonomi. Kenaikan PPN hanya akan dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, seperti pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, motor yacht, dan rumah sangat mewah.

Mulai 1 Januari 2025, tarif PPN sebesar 12 persen akan dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Berikut adalah daftar barang mewah yang akan dikenakan PPN 12 persen:

1. Hunian Mewah:

   • Rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual Rp 30 miliar atau lebih.

2. Balon Udara dan Peluru:

   • Balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan.
   • Pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.
   • Peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.

3. Pesawat Udara dan Senjata Api:

   • Pesawat udara lain (Private jet), kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga, seperti helikopter.
   • Senjata api dan senjata lainnya, kecuali untuk keperluan negara, seperti senjata artileri, revolver, dan pistol.

4. Kapal Pesiar:

   • Kapal pesiar, yacht, dan motor yacht.

5. Barang Elektronik Premium:

   • Televisi layar besar, lemari es multi-door, dan peralatan elektronik kelas atas lainnya.

6. Kendaraan Mewah:

   • Mobil sport, supercar, dan motor besar (moge) dengan kapasitas mesin di atas 500 cc.
   • Mobil listrik premium dengan spesifikasi tinggi.

7. Properti dan Perhiasan:

   • Properti mewah seperti rumah dan apartemen dengan harga minimal Rp 30 miliar.
   • Perhiasan eksklusif seperti berlian, emas, atau batu mulia lainnya dengan desain khusus.

8. Layanan Eksklusif:

   • Layanan tertentu seperti sekolah internasional dan keanggotaan klub golf.

Barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak tetap diberikan pembebasan PPN dengan tarif nol persen. Berikut adalah daftar barang dan jasa yang tetap dikenakan tarif PPN nol persen:

1. Kebutuhan Pokok:

   • Beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, ubi kayu, gula, ternak dan hasilnya, susu segar, unggas, hasil pemotongan hewan, kacang tanah, kacang-kacangan lain, padi-padian yang lain, ikan, udang, dan biota lainnya.

2. Layanan Esensial:

   • Jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, jasa angkutan umum (tiket kereta api, tiket angkutan udara), dan rumah sederhana.

Selain itu, pemerintah juga telah berkomitmen untuk memberikan paket stimulus senilai Rp 38,6 triliun. Rincian stimulus ini meliputi:

1. Stimulus Daya Beli Masyarakat:

   • Bantuan pangan berupa 10 kg beras untuk 16 juta penerima (Januari-Februari 2025).
   • Diskon listrik sebesar 50% untuk pelanggan dengan daya maksimal 2.200 volt selama dua bulan.
   • Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang mengalami PHK.

2. Insentif untuk UMKM:

   • PPh final sebesar 0,5% diperpanjang hingga akhir 2025.
   • Bebas pajak penghasilan untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun.

3. Dukungan untuk Karyawan dan Industri:

   • Pajak penghasilan (PPh Pasal 21) untuk karyawan bergaji hingga Rp 10 juta per bulan ditanggung pemerintah.
   • Subsidi bunga sebesar 5% untuk revitalisasi mesin di industri padat karya.
   • Diskon PPN hingga 100% untuk pembelian rumah dengan harga maksimal Rp 2 miliar (berlaku hingga 9 Juni 2025).

Prabowo menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat. Hal-hal teknis terkait kebijakan ini akan ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait.